Sidang APEC Sub Committee on Standard and Conformance I (APEC SCSC I) dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2010 di Hotel Grand Prince, Hiroshima Jepang. Pertemuan dihadiri oleh 20 negara dari 21 negara anggota APEC yang merupakan wakil dari Specialist Regional Bodies (PASC, PAC, APMP, APLMF, APLAC) dan sekretariat APEC. Malaysia, berhalangan hadir pada pertemuan tersebut.

Indonesia dalam sidang APEC SCSC I, diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan susunan delegasi yaitu Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Dewi Odjar Ratna Komala -Ketua Delegasi, dengan anggota terdiri dari Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi BSN, I Nyoman Supriyatna, Kasubbid Kerjasama Bilateral dan Regional BSN M. Nukman Wijaya serta Kabid Kerjasama Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian Murwani.

Sidang APEC SCSC dibuka dan dipimpin oleh SCSC Chair dari Jepang yang didampingi oleh Co-Chair dari Singapura (SCSC Chair 2009) dan Co-Chair dari USA (SCSC Chair 2011).

Beberapa topik bahasan dalam sidang APEC SCSC antara lain trade facilitation, alignment standards, cooperation on technical infrastructure development, food safety issues, pathfinder initiatives, standards and conformance education, interaction with business, SRB progress report, SCSC projects, supporting SMEs, dan pengajuan new proposal projects.

Terkait dengan agenda SCSC projects, Indonesia sebagai Lead Economy bekerjasama dengan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) telah merivisi project “ Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Readiness Project in Food Safety Management Systems (FSMS)”, sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh sekretariat APEC. Indonesia telah menyampaikan kembali revisi project FSMS tersebut kepada sekretariat APEC pada tanggal 7 Maret 2010 untuk mendapat peresetujuan.

Untuk kegiatan harmonisasi standar terhadap 28 target standar dari 3 area produk prioritas yaitu product safety (toys safety); electrical equipment (air conditions, referigerator); assistive products (wheelchair), maka masing-masing anggota ekonomi APEC diharapkan menyampaikan status alignment harmonisasi standarnya dengan menggunakan format alignment yang tersedia kepada pihak Jepang selaku Lead Country paling lambat akhir bulan Mei tahun 2010.

Indonesia sendiri telah memiliki SNI yang tekait dengan 3 area produk tersebut dan akan segera mengirimkannya ke pihak Jepang sebelum bulan Mei 2010. Kelima SNI itu antara lain : SNI 12-6527.1-2001 (adopsi) – ISO8124-1 for Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties; SNI 12-6527.2-2001 (adopsi) – ISO8124-2 for Safety of toys - Part 2: Flammability; SNI 12-6527.3-2001 (adopsi) – ISO8124-3 for Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements; SNI 04-6711-2002 (adopsi) – ISO15502 for Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods; serta SNI 09-4663-1998 (adopsi) – ISO7176 for Wheelchair.

Informasi lain dalam pertemuan yang didapat dari laporan Amerika terkait dengan APEC Export Certification Roundtable antara lain:
• Perlunya penyederhanan sistem sertifikasi ekspor produk pangan di masing- masing negara ekonomi APEC. Proses sertifikasi produk pangan dilakukan dengan menggunakan prinsip yang terdapat dalam Codex Guideline for Design, Production, Issuance and Use of Generic Official Certificates
• Adanya wacana penggunaan electronic certificate di kawasan ekonomi APEC.
Amerika selaku Country Coordinator menginformasikan tentang Self Funded Project Proposal on Expert Working Group on Best Practices in Food Safety Training dan meminta anggota ekonomi APEC untuk menominasikan expert bidang Food Safety untuk dapat ikut serta di dalam pertemuan tersebut, yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Mei 2010 di Washington DC.

Terkait Toy Safety, anggota ekonomi APEC diminta untuk menyusun daftar regulasi teknis mainan anak dan mengirimkannya ke sekretariat APEC untuk bahan publikasi. Dalam rangka capacity building di bidang Toy Safety maka anggota ekonomi APEC diharapkan untuk menyampaikan informasi seputar Successful Market Surveillance Practices. Indonesia saat ini sedang menyusun kajian tentang pemberlakuan wajib mainan anak sehingga belum dapat menyampaikan daftar regulasi teknis yang dimaksud ke sekretariat APEC.

Untuk project proposal workshop on Enhancement of Supply Chain Visibility in APEC Economies yang akan dilaksanakan di Sendai September 2010 di mana salah satu agenda yang dibahas yaitu pentingnya Interoperability Digital Connectivity for Supply Chain Visibility, maka negara ekonomi APEC diminta untuk menominasikan peserta dan pembicara dalam workshop dimaksud.

Sebagai langkah tindak lanjut maka BSN selaku kontak point dalam APEC SCSC akan menginformasikan hasil-hasil dari sidang tersebut dan berkoordinasi dengan semua instansi teknis terkait.

Sidang APEC SCSC berikutnya akan diselenggarakan pada pertengahan September 2010 di Sendai Jepang. Forum sidang APEC SCSC secara resmi mengesahkan APEC Summary Conclusion yang dilanjutkan dengan penutupan oleh SCSC Chair, Mr. Yamamoto. (nyoman,nukman)