 |
|
|
|
|
| |
 BSN tandatangani kerjasama dengan Pemprov NTB :
|
06/06/2012 |
Badan Standardisasi Nasional (BSN) menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Gubernur NTB, Mataram (05/06/2012). Dalam kesempatan yang sama, ditandatangani pula naskah Perjanjian Kerjasama antara BSN dengan Sekretaris Daerah NTB. Prosesi penandatanganan kedua naskah tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Utama BSN, Yoes Usman Suhendar-mewakili Kepala BSN, Gubernur NTB Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Ketua DPRD NTB Lalu Sudjirman serta Bupati dan para pejabat di lingkungan Provinsi NTB dan kabupaten di wilayah NTB.
Dengan ditandatanganinya kedua naskah kerjasama tersebut, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal : Pertukaran informasi standardisasi; Perumusan standard yang meliputi usulan standard baru produk unggulan daerah dan partisipasi dalam jajak pendapat penyusunan standar; Penerapan standard yang meliputi pengembangan lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi), industri dan institusi yang akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI); Riset pasar dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi; serta Pelatihan dan promosi standardisasi.
Pada kesempatan itu, Yoes Usman mengatakan, terlaksananya penandatanganan naskah kerjasama ini, tidak terlepas dari tekad bersama yaitu untuk saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan standardisasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga standardisasi dapat berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian dan daya saing produk unggulan daerah.
Standardisasi diharapkan pula berperan dalam mendukung Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya di Nusa Tenggara Barat yang masuk ke dalam Koridor V, yang merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan ekonomi utamanya adalah pariwisata, perikanan dan peternakan. Dalam hal ini, BSN telah menyiapkan 132 SNI bagi simpul kegiatan peternakan, 2 SNI bagi simpul kegiatan pariwisata dan 416 SNI bagi simpul kegiatan perikanan. Adapun di Koridor V ini telah terdapat 10 laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Semuanya itu diharapkan dapat ditingkatkan dan diperbaiki sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di Koridor V, terutama di Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan BSN sangat penting bagi NTB karena program-program NTB ke depan, tidak hanya berbicara di sektor hulu atau bagaimana menciptakan produk mentah. Namun ke depannya, sedang digagas bagaimana menciptakan hiliralisasi bagi produk produk di NTB. Hiliralisasi itu nantinya diharapkan akan bermuara pada penciptaan industrialisasi dimana akan ada pabrik juga ada pengolahan.
Jika hal ini terwujud, lanjut Zainul, maka pekerjaan rumah bagi NTB adalah menciptakan standar yang baik yang lahir dari komoditas di lingkungan NTB. NTB berharap BSN dengan pengalaman, kompetensi dan kewenangannya di bidang standar nasional, dapat bermanfaat bagi masyarakat NTB.
Senada dengan Zainul, BSN juga berharap, pembinaan dan pengembangan standardisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan sinergi yang melibatkan berbagai bidang secara lintas sektor serta berkembang pesat di masa mendatang yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (dnw) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
